Flotim, PNS Masih Orientasi Utama Kerja

Situasi Seleksi CPNS 2014; foto sumutpos.co

Ada 3 [tiga] tahap wilayah pengabdian manusia dalam hidupnya. Kerja, Karya, dan Politik. Kerja merupakan tahap yang paling dasar. Tujuannya masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya. Belum bertujuan menghasilkan "sesuatu" diluar dirinya. "Sederhana, jika Anda tidak kerja, Anda tidak makan". Kalimat sederhana yang sering dijumpai untuk menggambarkan hakikat tahap pertama ini. 

Kedua, Karya. Perbuatan atau usaha tahap ini, merupakan satu tingkat lebih tinggi dari kerja. Selain telah memenuhi kebutuhan si pelaku, juga menghasilkan "sesuatu" [barang dan/atau jasa] yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Meski radius yang ditimbulkan hanya sebatas para pengguna/pemakai [user]. Ada kelebihan hasil produksi yang berguna bagi lain pihak.

Dan terakhir, yakni Politik. Wilayah ini sejatinya merupakan dimensi yang paling tinggi. Karena menyangkut kepentingan seluruh masyrakat atau warga sebuah teritory atau entitas. Adalah upaya untuk mensejahterakan publik secara luas. Tentu dari ketiga tahap ini, tidak pada tempatnya menyebut penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sehingga mengaburkan makna sesungguhnya.

Sudah jamak jika salah satu persoalan utama negara berkembang adalah tingginya angka Angkatan Pencari Kerja. Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, berbanding lurus dalam memproduksi tenaga pencari kerja dari kalangan usia produktif tiap tahunnya. Tentu saja turut menyumbang tingginya angkatan pencari kerja. Di sisi lain, pertumbuhan lapangan pekerjaan baru, malah berbanding terbalik. 

Pada wilayah ini, adalah sangat menarik jika mendengar "jeritan" para pencari kerja. "Rezim terus saja berganti, tetapi tak ada satupun dari mereka yang mampu mengatasi problem klasik ini. Begitu susahkah pemerintah membuka lapangan pekerjaan bagi warganya?" Benar! Bukankah salah satu tugas dari negara untuk mensejahterakan masyarakatnya? Bagaimana mungkin kesejahteraan terwujud jika para tenaga kerja usia produktif begitu sulitnya mencari pekerjaan, hingga seperti mencari Jarum dalam Jerami? Dan sayangnya, ini masih problem dari tahap pertama. Kerja! 

Orientasi PNS

Semenjak Sabtu, 22-28 November 2014 ini, persoalan yang telah dibicarakan di atas, mungkin dengan sangat gamblang dapat dipahami fenomena ini. Ujian seleksi CPNS di Kabupaten Flores Timur [Flo-tim].  Menariknya, ujian ini diikuti sebanyak 1.200-an peserta untuk memperebutkan sekitar 40 seat. Hanya 40 yang diterima. Ribuan pencari kerja harus berjibaku selama sekitar seminggu menjawab dan mengisi formulir ujian seleksi. Artinya secara umum, ada 30 orang bersaing dan berebut satu kursi; kemudian 1.160 orang harus siap "gigit jari" dan bila perlu menunggu jadual ujian kali mendatang untuk kembali "bertanding" tentu dengan tambahan "para pemain baru". Itupun jika usia masih tersyaratkan.

Gaung dan penantian adanya seleksi CPNS ini sudah begitu santer terdengar jauh-jauh hari sebelumnya. Dipertanyakan di media sosial-ponsel, kunjungan resmi para pencari kerja ke instansi terkait, obrolan tingkat warung kopi, bahkan sering menghiasi celoteh-celoteh sederhana kaum muda di sela-sela aktivitas hedon mereka. Sebut saja, maaf, misalnya dalam "lingkaran air kata-kata" dan "gosip pria pujaan".

Tanpa menafikkan wilayah lain, masyarakat Flotim dan Lamaholot umumnya, masih menggantungkan masa depan mereka pada sektor PNS. "Jika kamu berniat menikahi anak gadis kami, selain syarat konsekuensi adat, kamu juga harus memiliki pekerjaan tetap". Amaran sedemikian, sering dijumpai. Meski syarat tersebut benar dan baik adanya, sayangnya, "nomenklatur" 'Pekerjaan Tetap' oleh sebagian besar masyarakat dipahami hanya sebagai PNS. Apa lacur. Bisa jadi juga lantaran iming-iming "tunjangan hari tua". Tersedianya Dana Pensiun.

Fakta sederhana yang dapat ditangkap dari jumlah para peserta dengan quota yang tersedia, adalah tidak berlebihan jika menganggap masyarakat Flotim [Lamaholot] masih menggantungkan masa depannya pada PNS. Dari informasi yang diperoleh, seleksi CPNS ini tidak saja diikuti oleh warga Lamaholot, tetapi juga dari provinsi lain, seperti terbaca dari warga Sulawesi Selatan dan NTB. Tentu dapat dipahami lantaran Flotim banyak bertebaran 'buruh migran' dari kedua wilayah itu, selain Sumbar dan Jawa.

Tingginya angka ketergantungan terhadap PNS, bisa jadi juga lantaran daerah ini memang cukup sedikit jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, jika dibandingkan dengan wilayah lain di negara ini [tentu tidak semua] dan jumlah angkatan pencari kerja. Sektor swasta yang semestinya menjadi faktor penetrasi, belum begitu "subur" dan berkembang pesat. Padahal kalau boleh mau sedikit merubah mindset tentang orientasi 'Pekerjaan Tetap', wilayah Flotim sangat menjanjikan bahkan begitu hebat prospeknya untuk sektor Kelautan dan Perikanan. Sumber daya laut Flotim merupakan salah satu spot favorit perikanan Indonesia bahkan manca negara.

Situasi paradoks ini tentu saja selalu "menggemaskan" bagi mereka yang peduli nasib generasi muda Lamaholot. "Hasil kekayaan wilayah kita, sebenarnya sudah cukup menjadikan Lamaholot ini sejahtera". Demikian 'keluhan' ini sering terbaca dalam group diskusi media sosial anak Lewotana. Sama juga dengan pertanyaan berikut ini, "Lalu apa, dimana, siapa, dan bagian mana yang bermasalah?" Ada banyak yang merumuskannya dalam kategori sebagai "salah tata kelolah" dan "sikap-mental-karakter" para stake holder. 

Memikirkan penyebab dalam dua rumusan itu, terbesit sebuah jargon yang sering dikumandangkan pemerhati, Kewirausahaan [enterpreneuship]. Begitu rendahkah tingkat ketertarikan dan orientasi genererasi ini pada wilayah kemandirian? Negara beserta perangkat turunannya, mungkin saat ini sedang terlilit rengekan pertarungan "paling hina" antara KIH dengan KMP, terutama soal pengurangan subsidi BBM yang mengacaukan perhatian oleh karena maraknya resistensi dimana-mana, tetapi lagi-lagi soal kesejahteraan masyarakat adalah tendensi tertinggi negara, provinsi, dan kabupaten ini didirikan. 

Kondisi panas Flotim yang terjadi beberapa bulan ini, kini sudah sirna dengan datangnya musim penghujan. Guyuran keringat sekian bulan bahkan sehabis mandi, telah terhenti. Tetapi aku masih saja mendengar lapat-lapat suara seorang sahabat, "Bro, kamu tau usiaku sudah lebih dari cukup untuk berumah tangga. Bukannya tak ada niat untuk menikahi dia, tetapi syarat yang diajukan padaku belum dapat kupenuhi. Aku masih belum masuk dalam kategori 'Memiliki Pekerjaan Tetap'". Dan masih juga kuingat celotehku padanya saat itu, "Bro, bagi 'suami', soal utama itu bukan terletak pada 'memiliki pekerjaan tetap', PNS, tetapi semestinya "Tetap Bekerja". 

Kerja. Masih Tahap Pertama, yang belum terselesaikan. Dan tentu saja jadi teringat Presiden Republik Indonesia, Jokowi, "Kerja! Kerja! Kerja!" :) *Frank Lamanepa