Singkong Rebus, Naik Kelas Jadi Panganan Lembaga Negara

Singkong Rebus

Back to local content. Kembali kepada kearifan local. Seruan ini telah menyeruak beberapa dekade belakangan sebagai antisipasi dalam memagari kejatidirian bangsa, yang mungkin saja tergerus oleh adanya revolusi global [globalusi]. Tercerabutnya nilai-nilai budaya bangsa, tentu saja menjadi bahaya yang sangat ditakuti. Pasalnya, manakala nilai-nilai tadi menghilang, tak pelak negara-bangsa hanya wadah tak berjiwa. Menunggu waktu untuk colaps.

Nilai-nilai itu paling praktis kita dapat temui dalam adat-istiadat, kesenian tradisional [tari, lagu, musik dan alat musik], busana, dan makanan [kuliner]. Untuk itu telah ada beberapa solusi yang telah dipraktekkan. Sebut saja misalnya penetapan Hari Batik Nasional. Dan bahkan beberapa Pemerintah Daerah telah menetapkan adanya hari-hari khusus bagi instansi pemerintah dan sekolah wajib mengenakan busana dari bahan lokal [Tenun Ikat]. Bahkan semenjak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, beliau menjadikan Batik sebagai pakaian 'resmi' jajarannya.

Untuk urusan makanan, negara juga telah lama menyelenggarakan perlombaan Kreasi Panganan Lokal mulai tingkat Kelurahan hingga tingkat Pusat. Lomba-lomba ini bertujuan untuk menjamin tidak punahnya warisan bangsa disamping juga mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dengan tidak bergantung pada beras. Ya, panganan non Beras. Namun sayangnya, ajang-ajang ini belum mampu menjadi panganan lokal sebagai orientasi utama menu-menu keluarga sehari-hari. Jangankan keluarga, instansi-instansi pemerintah sendiri juga sepertinya tidak menerapkannya dalam pola "kehidupan kedinasan" mereka. Pertemuan-pertemuan kedinasan, kita masih menyaksikan dominasi panganan yang disiapkan masih jauh dari panganan lokal.

Maka ketika Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [Menpan-RB], Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Nomor 13 tahun 2014 yang menyarankan Singkong disiapkan pada rapat-rapat di lingkungan kementrian, merupakan sebuah terobosan cukup simpati guna mendukung panganan lokal sebagai "tuan rumah" untuk seluruh kementrian dan lembaga Kabinet Kerja.

Surat dengan perihal Gerakan Hidup Sederhana ini meminta agar terhitung 01 Desember 2014 pangan lokal seperti singkong rebus, jagung rebus, combro, lemet, singkong urap, ubi rebus, dan makanan tradisional lainnya yang sejenis, menjadi konsumsi rapat-rapat. Minumnyapun hanya Kopi, teh, dan air mineral. Juga meminta seluruh aparat negara tidak mengirimkan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan. Bahkan pembatasan dalam periklanan dengan biaya tinggi. Hal praktisnya, dengan budaya baru ini, tentu saja keuangan negara alami penghematan yang cukup signifikan.

Menariknya, jika pemberlakuan konsumsi pangan lokal ini di lembaga DPR, dan dengan mempertimbangkan "karakter" baru anggota DPR yang kini sering balik meja rapat, maka suasana rapat ketika "kisruh" bukan meja yang dibalik, tapi ajang "Perang Singkong". Tinggal kita kalkulasi. Jika tiap anggota DPR mendapat jatah 3 potong Singkong rebus, kita bulatkan ada 500 orang anggota DPR, maka total potongan Singkong rebus dalam satu kali sesi minum sebesar 3 X 500= 1.500 potong Singkong rebus. Itu artinya jika "kisruh", ada sekitar 1.500 peluru Singkong rebus yang berseliwerang dalam ruang Rapat Paripurna.

Dampak luasnya, petani Singkong agak dipermudah dalam menemukan pasar. Pasokan Singkong tentu alami peningkatan yang luar biasa. Hahahahaha.

Hidup sederhana bersama Panganan Tradisional. Mungkin inilah reaksi dan terjemahan atas visi Presiden Jokowi untuk membudayakan hidup sederhana. Tanggal 01 Desember juga merupakan hari AIDS se dunia. Sementara itu, dihari ini, terkait pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, FPI sudah 'mengumbar' untuk demo besar-besaran menolak Ahok dengan estimasi massa 1.000.000 orang.

Demo 1 juta massa melawan perayaan Hari AIDS se dunia dan pecanangan Hidup sederhana dengan konsumsi panganan lokal. Maka, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Hehehehehe. *Frank Lamanepa