KEWENANGAN MEMBAKAR KAPAL

Sambutan Wabup Flotim Agustinus P. Boli dalam.Semiloka di Desa Bubu Atagamu Solsel. Foto; PosKupang.com/Felix Janggu

Setelah membaca liputan wartawan Pos Kupang, Felix Janggu yang dimuat dalam poskupang.com berjudul “Agus Boli Nyatakan Pemda Flotim Akan Bakar Kapal Pengebom Ikan” edisi Selasa, 13 Juni 2017 pukul 17:20, saya anggap sebuah terobosan luar biasa tentang keberanian Pemda Flotim untuk menjamin kelestarian sumber daya laut Lamaholot.

Betapa tidak? Tak perlu lagi mengkaji bagaimana dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penangkapan ikan dengan cara bom. Fakta telah menunjukkan bahwa terumbu karang di kawasan perairan Flotim rusak parah ketimbang perairan Alor.

Ini dibuktikan dengan telah dua [2] kali Ekspedisi Pemantauan Terumbu Karang untuk Evaluasi Dampak di Alor dan Flotim. Tim ini merupakan gabungan dari World Wide Fund for Nature [WWF], Wildlife Conservation Society [WCS] Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Alor dan Kab. Flotim.

Ekspedisi dengan menggunakan KLM [Kapal Layar Motor] FRS [Floating Ranger Station] Menami, edisi pertama terjadi pada tahun 2014 bermula tanggal 13 Maret hingga 02 April 2014 dengan total 75 titik dan yang kedua dari tanggal 23 Maret - 6 April 2017 sebanyak 73 titik.

Yang tak kalah penting bahwa perairan Lamaholot sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah [KKPD] sebagai penyanggah Kawasan Perairan Nasional [Laut] Sawu. Maka konsekuensi upaya menjaga kawasan ini adalah keharusan.

Membakar Kapal

Berdasarkan hasil ekspedisi di atas [yang pertama] bahwa dari total 75 titik survey hanya 10 titik yang masih baik, dan di perairan Flotim hanya ditemukan 400 individu ikan yang semestinya sejumlah 1000 individu. Sangat memprihatinkan!

Kondisi keprihatinan parah ini bisa jadi diterjemahkan oleh Wabup Agus Boli dengan konsep “Pemda Membakar Kapal” meskipun belum ada payung hukum yang jadi pangkuannya ketika mendapat kesempatan berbicara dalam forum yang relevan.

Sebagai pemimpin politik yang baru saja dilantik dan baru menjalani kepemimpinannya dalam hitungan kurang dari sebulan, tentu saja dihadapkan pada harapan [tekanan] masyarakat yang teramat besar tentang sepak terjangnya mengurai berbagai persoalan. Apalagi sejalan dengan misi kampanye “Selamatkan [Sumber Daya] Laut”.

Maka tak ayal, kita mengetahui Wabup Agus Boli memberikan pernyataan [mengutip Pos Kupang]: "Kita tangkap orangnya, bakar kapalnya. Ketika ada putusan resmi bersalah dari pengadilan, kita bakar kapalnya.” Tidak hanya sampai di situ saja, masih lanjut dikatakannya, bukan hanya kapal pengebom ikan, kapal-kapal yang menampung ikan-ikan hasil pengeboman juga akan dibakar.

Objek dari pernyataan Wabup Flotim ini sangat jelas. Membakar kapal! Baik kapal pengebom termasuk kapal penampung hasil pemboman. Dari mana dasar pernyataan demikian? Adakah regulasinya ataukah telah ada semacam RANPERDA yang tengah disiapkan mengingat wabup ini sebelumnya adalah Ketua BALEG DPRD Flotim.

Pernyataan Wabup Flotim Agustinus Payong Boli itu disampaikan saat membuka Seminar dan Lokakarya [Semiloka] tentang Keanekaragaman Hayati di Laut Solor Selatan  di Aula Kantor Desa Bubu Atagamu, Selasa [13/06].

Forumnya memang sungguh tepat. Mengingat pengeboman ikan masih terus terjadi di wilayah perairan Flotim sekaligus dapat dimaknai sebagai political will dan good will bagi anggapan masih lambannya penanganan kasus tersebut. Sebuah hembusan angin segar di awal kepemimpinan.

Bagi saya, pernyataan itu sebuah amaran yang patut. Tetapi bagi seorang pemimpin wilayah [Bupati/Wabup] saya kira sangat tidak tepat. Sebuah blunder. Mungkin sangat pass jika disampaikan oleh seorang politisi atau pegiat lingkungan hidup.

Apa pasalnya? Sebelum melihat ketersedianya produk-produk hukum yang jadi dasarnya, saya ingin ajukan asumsi mendasar karena pernyataan itu disampaikan pada saat sambutan maka problem pokoknya terletak pada teks sambutan wabup “yang bermasalah”.

Asumsi pertama, tim penyusun sambutan wabup tidak kredibel atau tidak paham terkait materi yang disampaikan. Sebagaimana sesuai dengan protap penyusunan sambutan bupati/wabup bahwa semua sambutan kedua sosok itu harus disiapkan oleh tim di bawah kendali KabagPem Setda.

Dengan alur, penyusunan itu wajib didasarkan pada TOR Kegiatan yang diberikan penyelenggara dan sudah pasti dengan pertimbangan semua produk hukum yang terkait, baik lokal, regional, maupun nasional.  Untuk menghindari pernyataan yang tidak semestinya oleh pimpinan wilayah termasuk soal tugas dan kewenangan.

Kedua, bisa jadi pernyataan soal membakar kapal itu keluar dari teks sambutan yang telah disiapkan. Artinya, karena berdasarkan fakta telah rusaknya trumbu karang dan maraknya pengeboman ikan di wilayah Flotim, membuat wabup sangat geram lalu kegeraman itu dinyatakan dengan upaya antisipatif dengan melontarkan pernyataan membakar kapal yang tidak ada dalam teks sambutan.

Kewenangan Membakar

Judul tulisan Pos Kupang itu memang sangat jelas menyatakan Pemda Flotim seolah-olah memiliki hak untuk membakar kapal yang melakukan pemboman ikan [jika terbukti sesuai pengadilan]. Apakah benar demikian?

Sebagaimnan diketahui hingga saat ini, belum ada Perda Kab. Flotim yang menjamin pernyataan wabup Flotim tersebut. Lalu tarolah bahwa justru pernyataan wabup itulah sebagai dasar dan daya lecut bagi Pemda Flotim untuk segera berfikir menyiapkan Perda dimaksud agar pernyataan itu tidak sekadar lipservice semata.

Tapi apakah Pemda Kabupaten memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan untuk memastikan tindakan pembakaran kapal tersebut diakomodir dalam perangkat peraturan daerah?

Mari kita telusuri. Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, terkait pengawasan perikanan adalah kewenangan Pengawas Perikanan [pasal 66]. Yang bertugas untuk mengawasi Tertib Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan. Dua diantaranya: pertama, Kegiatan penangkapan ikan, dan; kedua, pencemaran akibat perbuatan manusia.

Siapakah Pengawas Perikanan? Bukan Bupati atau Wabup atau Pemda. Pengawas Perikanan adalah PNS yang ditunjuk oleh Menteri Perikanan atau lembaga sederajat. Bahwa berdasarkan Pasal 69 (4) UU ini sudah sangat jelas kewenangan siapa hal membakar kapal, sebagaimana berbunyi:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Kata kuncinya adalah kewenangan Pengawas Perikanan dan berlaku pada kapal perikanan asing [saja]. Kapal ikan lokal sepertinya karena tidak diatur, bisa saja menjadi bagiannya pemerintah daerah atau bisa saja pemda menetapkan sendiri Pengawas Perikanan Daerah? Mungkin ini asumsi motif dari pernyataan wabup tersebut. Tetapi bisakah demikian?

Berdasarkan pasal 65 aturan di atas, memang Pemerintah [pusat] dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan. Tetapi urusan Pengawas Perikanan diatur lebih rinci berdasarkan Peraturan Menteri [Pasal 66A (4)] bukan oleh Perda atau oleh Perbup.

Lalu terkait dengan pasal 65 [tugas pembantuan] di bidang perikanan, tidak lantas serta merta dimaknai dengan boleh membuat Perda “membakar kapal”. Tentu mesti juga berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Harus ada payung hukumnya. Karena ini menyangkut kewenangan.

Sangat jelas hal ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH. Dalam lampirannya berjudul “Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”,  telah tegas dipastikan dimana kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam Romawi [satu] I tentang Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan huruf ‘Y’ mengenai “Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan”, hanya ada dua [2] Sub Urusan yang jadi kewenangan Pemda Kab/Kota. Yaitu Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Hanya itu. Yang lainnya menjadi urusan Pusat dan Provinsi.

Lalu apakah urusan penenggelaman kapal/pembakaran kapal masuk dalam dua sub urusan di atas? Sayangnya Perikanan Tangkap hanya meliputi: a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, dan; b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan [TPI].

Sementara terkait sub urusan Perikanan Budidaya, hanya teridiri dari: a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan; c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Untuk sub urusan Pengolahan dan Pemasaran, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Apalagi urusan penenggelaman dan/atau pembakaran sudah sangat jelas bukan urusan pemda kab/kota.

Lalu mengapa Wabup Agus Boli “berani” menyatakan bahwa Pemda Flotim akan membakar kapal pengebom ikan? Saya kira memahami kewenangan dan tahu batas-batasnya adalah mutlak. Bermodal semangat saja tidak cukup bagi penyelenggara pemerintahan. Semoga kita semua mengambil peran demi kemajuan Flotim tanpa melanggar kewenangan masing².※※※

©francislamanepa | 17062017 | Larantuka | Lamaholot |

Read More »

20.12 | 0 komentar

Internet, Demokrasi, dan Kelas Menengah

Demokrasi di Indonesia telah mengarah pada bentuk utama yakni kekuatan berjejaring yang mereduksi kekuasaan hierarki dan transformasi dari pemerintahan model goverment menuju governance. Kekuasaan kemudian terdiseminasi meluas hingga memunculkan otonomi aktor dan prilaku yang ditampilkan oleh partai politik, media, LSM, maupun juga masyarakat sipil yang dimotori oleh kelas menengah. Penguatan kelas menengah terjadi di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kemudian menstimulus ada kenaikan status sosial masyarakat. Adapun di satu sisi lain, keterbukaan informasi menjadi penting membuka ruang diskusi publik sehingga pemahaman kritis publik terhadap sesuatu menjadi meningkat.

Kemunculan internet telah menjadi tema besar dalam mewujudkan demokrasi digital (Coleman 2006). Internet telah memudahkan jalan untuk mengakses informasi semudah dan secepat mungkin dari berbagai sumber. Hal itulah yang kemudian telah memicu ada mekanisme verifikasi dan validasi informasi bagi publik dalam dunia maya. Dengan kata lain, kita adalah aktor demokrasi dalam internet karena penguasaan informasi menjadi penting dalam pencapaian konsesus dan mufakat dalam dunia maya. Semakin intens dan detail informasi disalurkan dan diberitakan.

Hal itulah yang menjadi pemahaman bersama bagi kelas menengah dalam melihat masalah. Harus diakui bahwa kecenderungan pemahaman bersama tersebut menciptakan pola pikir biner antara hitam dan putih. Namun, konteks hitam-putih tersebut tidaklah mutlak an sich, tetapi dilihat seberapa kuat dan determinasi suatu kelompok tersebut menyuarakan dan berpegang pada pemahaman tersebut sehingga mampu mempengaruhi kelompok lain.

Bahkan tidak jarang, perang siber [cyber-wars] menjadi penentu penting atas “kebenaran” dan “kesalahan” suatu isu permasalahan dalam masyarakat. Dari situlah sebenarnya dilema terjadi dalam memahami demokrasi yang ditawarkan oleh internet hari ini. Ruang publik internet di Indonesia lebih didominasi oleh aksi internet trolling, flaming, maupun hate speech di kalangan kelas menengah.

Tiga prilaku tersebut sebenarnya imbas penting dari pola pikir tersebut, tanpa menimbang faktor-faktor lain. Dengan kata lain, dalam diskusi di internet, perputaran antara logika dan sikap irasional menjadi campur aduk dalam menciptakan konteks “benar” dan “salah” tersebut. Pemandangan itulah yang menjadi kecenderungan umum dalam browsing internet hari ini.

Penguatan pemahaman kritis dan penguatan ekonomi berujung pada peniadaan ranah publik dan privat dalam demokrasi. Keduanya menjadi tercampur aduk sehingga kemudian memicu perdebatan terhadap pertanyaan penting yakni masih relevankah “warga negara” [citizenship] dalam demokrasi? Dan, apakah warga internet [netizenship] adalah pilihan logis dalam menempatkan warga negara tetap dalam bingkai demokrasi?

Dua pertanyaan tersebut mempunyai keterikatan logis terhadap semakin terbukanya ruang dan informasi yang berdampak pada konteks kedaulatan dan juga kewarganegaraan kotemporer. Globalisasi secara sadar telah mereduksi batas negara-bangsa melalui informasi. Sedangkan dalam masyarakat berjejaring [networking society] sekarang ini, penguasaan informasi menjadi lebih berharga daripada penguasaan kapital.

Hal itu terkait dengan upaya kontrol dan persuasif terhadap suatu isu maupun permasalahan. Namun, saat bersamaan juga memunculkan ada asimetri informasi yang memungkinkan terjadi gerakan politik dalam masyarakat. Dengan begitu, berharganya informasi, proses artikulasi kepentingan, dan aspirasi berkembang menjadi alat penekanan dan lobi secara wacana. Karena itulah, internet memungkinkan ada proses itu terjadi secara online yang kemudian ditransformasikan secara offline.

Terkaiit dengan pertanyaan utama yakni citizen dan netizen itulah yang menjadi titik simpul pertanyaan penting dalam melihat jangkauan demokrasi digital. Sebagai citizen, artikulasi kepentingan itu dilakukan secara hierarkis melalui jalur institusionalisasi politik. Adapun sebagai netizen, artikulasi kepentingan dilakukan melalui cara egaliter, namun koersif dengan berupaya menjadi kelompok penekan terhadap negara. Namun, kini konteks netizen lebih mengena dibandingkan dengan istilah citizen bagi kalangan kelas menengah di Indonesia, terutama dalam upaya membangun saluran representasi dan partisipasi politik kepada negara.

Melalui netizenship & cedil; kekuatan berjejaring dilakukan secara luas tidak hanya dalam level nasional, namun juga bisa internasional. Melalui netizenship pula, konteks pluralisme kekuasaan kemudian ditegakkan dengan berupaya menjadikan internet sebagai pilar demokrasi. Di lain pihak, negara masih gagap dalam melihat fenomena euforia netizenship dalam kalangan kelas menengah Indonesia dengan berupaya tetap menegakkan sistem kontrol terhadap partisipasi publik di dunia maya. Kehadiran UU ITE merupakan bukti sahih ada kontrol tersebut dengan serangkaian macam aturan yang sifatnya represif dan koersif.

Nilai-nilai penting yang perlu diingat dalam melihat pengalaman demokrasi kontemporer di dunia maya adalah nilai inklusif, privat, sekuritas, egaliter, dan deliberatif [Colengan 2006]. Namun, nilai-nilai demokrasi digital tersebut belumlah diterapkan secara nyata dalam praktik demokrasi Indonesia. Ke depan pemberian ruang afirmasi terhadap diseminasi demokrasi digital perlu diberi ruang lebih luas.※※※

Wasisto Raharjo Jati

Peneliti di Pusat Peneliti LIPI

Sumber: Koran SINDO, Rabu 21/09/2016

Read More »

22.43 | 0 komentar

Ketersediaan Waktu

#PilkadaFlotim

Debat Publik part 2 Paslon Pilkada Flotim, (17/12) Gedung OMK Larantuka

Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [PILKADA] Kabupaten Flores Timur [Flotim] sedang berlangsung hingga nanti 3 [Tiga] hari sebelum tahapan pemungutan suara [15/02/2017]. Flotim mencatat 6 [Enam] Pasangan Calon [Paslon] yang terlibat, yakni: ANDE-PAUL [Nomor Urut 1], LURUS [2], DOA EMA [3], ANTERO [4], RUMAH KITA [5], dan BEREUN [6].

Untuk itu, saya ingin mengajak para pembaca memaknai salah satu sumber daya yang bernama [Ketersediaan] WAKTU untuk pelaksanaan Visi, Misi, dan Program Paslon yang nanti memenangkan Pilkada 2017. Bahwa pada prinsipnya untuk mencegah ketaksinambungan pembangunan daerah [tidak memulai baru lagi tiap periode], daerah telah menetapkan Visi dan Misinya. Hal ini tertuang dalam RPJPD [Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah].

Maka sesuai dengan regulasi PKPU, Visi dan Misi Paslon mesti mengacu pada Visi-Misi daerah di RPJPD tersebut. Artinya, Visi, Misi, dan Program Unggulan Paslon semestinya diturunkan dari Visi-Misi daerah. Tujuannya jelas seperti tersebut di atas, terciptanya pembangunan yang tidak patah, parsial.

Bahwa dengan demikian, Visi-Misi Paslon [Pemenang Pilkada] yang nanti dituang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] adalah tools [alat] yang berfungsi sebagai pilar-pilar untuk menopang demi wujudkan Bangunan [Rumah] RPJPD.

Menjadi kontra produktif jika karena, maaf, kebelumtahuannya atau ketakmautahuannya atas RPJPD, lalu memunculkan vsi-misi serta program hasil endapan pribadinya merengsek masuk. Jika itu sejalan dan sesinergi dengan RPJPD, tak jadi soal. Jika tidak, maka pembangunan daerah menjadi tidak berkelanjutan. Menabrak RPJPD.

Menyimak Visi, Misi, dan terutama Program Unggulan tiap Paslon yang terbaca dalam Alat Peraga Kampanye [APK] yang telah ditebar selama masa kampanye ini, selain "meragukan" diadopsi [turunan] dari RPJPD [Visi-Misi Daerah], pada ranah Program Unggulan, terhitung sangat sarat [penuh berjubel].

Problemnya, bukan pada banyaknya ide-ide itu. Tapi adakah ketersedian waktu bagi paslon yang nanti ditentukan rakyat sebagai pucuk pimpinan Lewotana ini untuk merealisasikan seabrek program unggulan itu? Ini terlepas dari [belum terhitung faktor] kapabilitas, kemampuan, dan kesigapan paslon termasuk kesiapan SKPD-SKPD menterjemahkannya. Apalagi paslon yang mesti memerlukan waktu untuk indentifikasi medan, adaptasi dan "aklitimasi" kondisi Birokratnya.

Adalah conditio sin qua non [tidak bisa tidak] berdasarkan regulasi tata kelola pemerintahan, bahwa Visi-Misi dan Program Unggulan Paslon Pemenang akan dijadikan sebagai RPJMD, yang kemudian melalui mekanisme yang ada, dimasukan dalam APBD tiap tahun anggaran menjadi skala prioritas.

Tapi bisa jadi para paslon tidak "mengetahui" atau "lupa" ketika penyusunan Visi-Misi, fakta real bahwa dalam interval kepemimpinannya yang hanya 5 tahun itu, yakni periode 2017-2022, pada APBD murni 2017 anggaran [dan] pembangunan sama sekali tidak mengadopsi RPJMD Bupati terpilih. Tidak didasari RPJMD Bupati terpilih.

Artinya apa? Ketika nanti Bupati dan Wabup Terpilih dilantik menjadi defenitif pasca February 2017, pemimpin Lewotana yang baru ini, sama sekali tidak menjalankan Visi, Misi, dan Program Unggulannya selama Tahun Anggaran 2017 yang telah ditebarkan [begitu meyakinkan di hadapan rakyat] dari desa ke desa menghiasi masa kampanye paslon, selama lebih kurang 4 bulan.

Masyarakat Flotim sangat perlu dan penting mengetahui kondisi real ini. Mengapa? Pasalnya sangat sederhana sekali. Bahwa APBD Murni Flotim 2017 sudah ditetapkan DPRD Flotim pertengahan Desember 2016 ini. Lalu Bupati dan Wabup defenitif nanti menjalankan program unggulan siapakah? Yang pasti bukan mereka!

Dengan demikian kondisi faktual pertama yang dihadapi dan menjadi halangan paslon dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Program Unggulan sebagai Bupati pada masa perdana kepemimpinannya Tahun Anggaran 2017 adalah bukan melaksanakan Visi Misi dan Program mereka. Ini fakta real yang tidak bisa ditawar-menawar.

Waktu yang tersedia hanya tinggal 4 tahun saja. Sebab praktisnya RPJMD Bupati dan Wabup defenitif baru bisa tercover dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2018 - 2022. Dengan kondisi ini, paslon dengan "obralan" program unggulan yang sarat dan banyak, sebelum dilaksanakan sudah "terbaca banyak" yang tak bisa dijalankan di sisa waktu kepemimpinan.

Untuk siasati kebuntuan ini [TA 2017], sebenarnya negara sudah memberi "amar" agar para paslon dalam merumuskan Visi-Misinya harus mengacu pada Visi-Misi Daerah dalam RPJPD. Sebab bagaimanapun logika pembangunan tunduk pada konsep kesinambunganan; keberlanjutan. Jika ini ditaati, meskipun TA 2017 sedemikian, Bupati tetap include jalankan program unggulannya, meskipun APBD sudah ditetapkan sebelum masa kepemimpinannya mulai berjalan.

Maka persoalan utama dalam penyusunan Visi, Misi, dan Program Unggulan para paslon tidak hanya utamakan kemampuan merumuskannya saja dengan terarah, ilmiah, dan konsep pikir yang briliant. Mengabaikan RPJPD, keluar jauh dari kemampuan keuangan daerah, dan tidak realistik [dapat diterapkan] berdasarkan mapping ketersediaan waktu adalah tidak efisien-efektif, yang juga serupa mubazir.

Konsep memang mesti jelas. Perencanaan musti matang dengan pertimbangkan semua input [sumber daya yang ada]. Tetapi aras Ketersediaan-Waktu selalu tak terpikirkan. Cenderung diabaikan. Padahal menjadi point penentu penerapan. Sebagaimana "Buruknya perencanaan, sama dengan merencanakan kegagalan".

Lalu apakah tidak ada celah atau ruang intervensi yang disiapkan negara [legal] untuk jembatani kebuntuan fenomena TA 2017 itu? Celah itu ada. Setidaknya: Pertama, Bupati dapat ajukan: Anggaran Mendahului Perubahan [AMP]. Kedua, masih ada APBD Perubahan 2017 jelang akhir TA 2017. Namun sayangnya, kedua celah itu berdaya kecil dengan anggaran sangat terbatas juga soal waktu tersedia.

Kita kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Visi, Misi, dan Program Unggulan siapakah yang dijalankan oleh Bupati dan Wabup defenitif dalam APBD 2017 yang sudah ditetapkan di Desember 2016 ini? Pertanyaan ini menjadi begitu menarik. Saat penetapan APBD Flotim 2017 ini, Pemda Flotim dinahkodai Penjabat Bupati. Sebagai Penjabat tentu tidak miliki Visi Misi yang dituang dalam RPJMD.

Itu artinya penyusunan APBD 2017 minimal masih mengacu kepada RPJMD Bupati terdahulu. Sederhananya lagi, jika Doa Ema menangi Pilkada 2017, maka TA 2017 bagi Doa Ema bukan hal asing. Sebuah keuntungan. Karena bagian dari RPJMDnya sendiri. Yang bagi paslon lain, adalah "kerugian" karena RPJMD mereka baru bisa diakomodir di TA 2018.***FrancisLamanepa

Read More »

08.40 | 0 komentar

Telaah Singkat Fenomena Tim Sukses

●Pilkada Flotim 2017

Ilustrasi

 Jadi begini. Akun Adrian Okey hari Minggu, 27/11, [di grup facebook Suara Flotim], menulis tentang Fenomena Tim Sukses. Membaca kalimat itu, saya lansung tertarik.  Bagaimana tidak? Fenomena ini lagi trendy layak trendynya sinetron "Anak Jalanan" [ :) ]. Atau sama ngetrend dengan sensasi Anniversary 7th Mata Najwa meski dengan kualitas [internalisasi edukatif] berbeda. Namun pada pokoknya, ketiga fenom itu booming dalam segmentasi berbeda.

Ketika Adrian menurunkannya fenomena itu dalam tiga [3] item, pasca membaca dan mengingat, saya serta merta tersenyum. Makin lama makin lebar. Bahkan akhirnya ditegur rekan saya. Ia merasa [dan saya duga ia curiga] rentetan senyum saya, ditujukan ke dirinya. Sebentar...... Bukan mencurigai identifikasi tiga [3] item itu saya tujukan kepadanya, tapi hanya karena kami sedang berdua, tiba-tiba sunyi yang tengah teecipta beberapa saat itu, saya pecah-perawankan dengan rentetan senyum. Ya, semata hanya karena senyum. :)

Tiga [3] item itu, terasa menukik dalam dan menikam jauh. Menembak tepat sekaligus membuka-tebar substansi motif, modus, dan orientasi tim sukses Pasangan Calon [Paslon] yang menangkan kompetisi. Tidak hanya itu, dia justru mendeteksi pokok soal "gagal move on" karena penebaran kebencian. Soal terakhir ini yang tak mampu membungkam rentetan senyum tadi. Hehehe

Saya seperti disodorkan anak kunci yang lama telah hilang. Anak kunci pembuka Album Foto usang. Album yang telah lama saya ingin buka untuk mengenang aneka fenomenanya. Dimana saya juga berada di tiap lembaran fotonya. Sebatas ingatan, masih ada beberapa simpul penentu hilang. Kekuatan ingatan tidaklah cukup. Butuh gambar nyata di dalam album itu untuk merangkai kisahnya jadi utuh, kuat, dan tak terbantahkan. Ya, Adrian telah memberi anak kunci itu, tidak saja gratis tapi juga dengan bunga dan bonusnya.

Tiga [3] anak kunci itulah bunga sekaligus bonusnya. Bukan hanya satu atau dua, tapi TIGA [3]. Meski bisa saja, banyak pembaca menganggapnya celoteh tanpa makna. Hemat saya, kekuatan Tiga [3] Item itu, pada tepat membagi sesuai Tiga [3] Tahap proses pilkada yang menjadi porsi tim sukses, konsekuensi sempit keterlibatan, dan kekuatan penyimpangan jika tak terakomodir keinginan. Dengan kesamaan pilihan kata "JUAL" di semua item itu, menjadi kekuatan kedua jabaran Fenomena Tim Sukses ala Adrian. Terada sake, me pédenya beranak-pinak. Hahaha...

[Analisa] Adrian ini, bagi saya teramat tepat. Menembus benteng yang telah dibangun tim sukses dengan porsi seperti tersebut pada item ke tiga [3] itu. [Kemana-mana jual bupatinya, ketika keinginannya tidak diakomodir]. Telak beto bapa. Langsung sesunggoh kena di ponponti, bua no besa langsung salib]. Setidaknya bagi saya, inilah pokok yang paling kuat menjelaskan tebaran kebencian kekinian. "Te dapa jadi bua rusa raseka". Cucok pake telor!

Meski sangat [sederhana], tanpa uraian dengan minimal data, tetapi substansi Tiga [3] point Adrian itu, sama seperti kekuatan Pukul Curi yang bua oran mabo sadar seketika. Peranja memeke! Mabo ilan abi hoo.... Bagaimana tidak? Baca cuplikan Tiga [3] point itu sekali lagi:

FENOMENA TIM SUKSES
1. Kemana mana jual calon bupatinya....
2. Setelah menang kemana mana pun jual bupatinya
3. Ketika bupati tidak mengakomodir keinginannya ....kemana mana juga jual bupatinya.

Pasca membacanya, tiba-tiba membuatmu menemukan kebenaran kekuatan, simpanlah itu baik-baik, tak perlu gaduh. Cukup jadikanlah anak kunci baru bagimu membuka album dinamika suksesi Flotim 2017 ini dengan tenang dan damai. Jikapun ingin engkau sebarkan, tebarkan dengan senyap penuh sukacita. :) ***
#banggamenjadilamaholot


©francislamanepa® | 27112016 | Larantuka | Lamaholot

Read More »

18.36 | 0 komentar

Sisi Lain: Debat Publik Doa Ema - AndePaul

Sesi pemaparan Visi, Misi, dan Program Paket DOA EMA pada Debat Publik 12/11, Gedung OMK Keuskupan Larantuka; pict francislamanepa.

Debat Publik bagian pertama antar Pasangan Calon [Paslon] Pilkada Flotim 2017 telah berakhir. Sebagaimana biasanya debat antar kompetitor, selalu saja berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan sebisa mungkin menyulitkan rival dalam menjawabnya. Pasalnya jelas, semangat rivalitas. Kompetisi. Jawabanpun diupayakan untuk langsung "mematikan"; "skak mate".

Tapi pada debat yang terjadi di Gedung OMK Keuskupan Larantuka, hari Sabtu, [12/11] itu, tidak semuanya berlangsung tegang, menebarkan semangat rivalitas murni. Ada beberapa momen justru berlangsung begitu rileks, penuh dengan canda tawa. Tepuk tangan dan gelak tawa girang audiens membahana. Moment ini terjadi pada saat sesi debat Paket Doa Ema dengan Paket Ande-Paul.

Giliran Doa Ema tiba, Yoseph Lagadoni Herin, calon bupati Doa Ema langsung mengajukan pertanyaan kepada calon wakil bupati Paket Ande-Paul, Paul Tokan. Pertanyaannya hanya ada dua. Ketika Paul Tokan menjawab kedua petanyaan itulah, suasana forum menjadi lebih callingdown, tensi debat menjadi lebih sejuk dan menyenangkan. Bisa jadi lantaran keduanya teman lama dengan latar belakang sesama jurnalis. Bisa jadi juga karakter Paul Tokan yang memang humoris.

Berikut kami transkrip momen yang dimaksud:

"Pertanyaan pertama saya untuk calon wakil bupati. Saya 11 tahun yang lalu juga dari dunia jurnalistik masuk menjadi wakil bupati. Bagaimana anda menyiapkan diri menjadi calon wakil bupati? [Terlihat senyum ketika pertanyaan itu diakhiri. Audience bertepuk tangan].

Baik teman, terima kasih Pak Yosni. Saya.... sudah mencoba beberapa kali menjadi caleg gagal! [Audience tertawa riang. Banyak yang tepuk tangan].

[Moderator, Widya Saputra, menyela tiba-tiba terbawa situasi humoris dari Paul Tokan]: "Asal jangan gagal move on aja pak?"

Ndak mbak. Move on jalan terus. Move on bisa jalan terus. Nggak mungkin gagal. [Paul Tokan menjawabnya dengan kelakar lagi. Audience terbawa suasana humor].

Baik teman. Saya terus terang mempunyai, menjawab untuk menjadi calon wakil bupati ini, seperti yang saya syering kepada teman bahwa ini adalah jawaban untuk gelekat Lewotana yang tidak pernah saya mimpikan. 

Saya hanya menjawab "Ya". Karena seorang Andreas Ratu Kedang yang menawarkan, yang memiliki jejak rekam 32 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut catatan jurnalistik saya, tidak pernah ternoda. Karena itu, saya mau mendampingi dia untuk menjadi wakil bupati, yang mungkin ini, kalau Tuhan merestui, ini tempat juga, saya mau berkarya di kampung halaman saya Flores Timur. 

Seperti teman juga yang 10 tahun lalu, ketika ditawarkan Simon Hayon untuk mendampingi Pak Simon menjadi wakil bupati pada saat itu. Kita sama-sama dari media. Kita punya persiapan ..... yang kita tahu secara rahasia, kita tidak bisa menghadapi ini, teman. Tetapi saya menjawab ini, hanya untuk menjawab, ini mungkin keinginan Lewotana untuk saya, teman. Terima kasih. [Tepuk tangan dan gelak riang kembali terjadi]. 

Ada hal berbeda antara idealisme yang kita bayangkan sebagai intelektual, sebagai LSM; kita selalu hidup dalam angan-angan. Terlalu tinggi impian kita. Ketika kita masuk dalam dunia ini [politik praktis-red], kita berhadapan dengan sebuah realitas. Siapkah anda untuk menghadapi realitas itu supaya tidak stress? 

Jawabannya, siap teman. [Tepuk tangan dan gelak riang kembali terjadi]

Ok terima kasih. 

Maksudnya begini, Pak Yosni. Sekarang saya menjawab siap. Saya harus memberikan apresiasi kepada teman bahwa seburuk-buruknya teman, teman telah mengabdi 5 tahun sebagai wakil bupati, 5 tahun sebagai bupati. Saya apresiasi. Terima kasih, teman. 10 tahun saya mengapresiasi. [Tepuk tangan kembali membahana].  

Kalaupun Lewotana menginginkan teman kembali, berarti teman mencatat sejarah pertama untuk bupati 2 periode; jika Leluhur dan Lewotana merestui. Jika tidak, kalau saya menjadi, berarti sayalah jurnalis berikut setelah anda yang menjadi wakil bupati. [Gemuruh tepuk tangan dan gelak riang]. 

Terima kasih wakil bupati."

Momen inilah hemat saya pribadi, berlangsung berbeda dari sebelumnya. Kurang lebih menjadi penetrasi situasi tegang yang tersisa dari sesi sebelumnya. Sebuah debat yang lebih mengarah kepada dialog antara anak tana Lewotana yang masih praktekkan Sistim Nilai Lamaholot meski keduanya sedang berkompetisi. ***francislamanepa

Read More »

19.12 | 0 komentar

Closing Statement Agus Payong Boli

Debat Publik Antar Paslon Pilkada Flotim, Sabtu, [12/11] Gedung OMK KL; pict by francislamanepa

Untuk pertama kali dalam sejarah Pilkada Flores Timur [Flotim], diadakan Debat Publik antar Pasangan Calon [Paslon] oleh KPU Kabupaten Flotim di Gedung OMK Keuskupan Larantuka, Sabtu, [12/11].

Debat yang dimoderasi oleh Widya Saputra ini, diikuti oleh seluruh paslon Pilkada Flotim 2017. Ande-Paul [Ande Kedang-Paul Tokan], LURUS [Lukman Riberu-Marianus Bulin], DOA EMA [Yosni Herin-Marius Paty], ANTERO [Anton Doni-Ruth Wungubelen], RUMAH KITA [Yos Usen-Mel Fz], dan BREUN [Anton Hadjon-Agus Boli].

Dari tiga [3] sesi Debat Publik ini, yang dimulai dengan pemaparan Visi, Misi, dan Program paslon, sesi yang paling menyajikan kesan berbeda adalah bagian terakhir, Closing Statement [CS] paslon. Adalah CS calon wakil bupati paket Breun, Agus Payong Boli menuai tanggapan meluas, bahkan hingga kini sangat viral di tengah masyarakat dan media sosial.

Apa sich isi dari CS itu yang menyulut kontroversi? Berikut kami sertakan transkrip CS Agus Payong Boli.

"Baik. Selamat sore untuk kita semua. Yang Mulia Bapa Uskup. Sebagai yang mulia di... religius agama Katolik dan yang tertua di ruang ini, perkenankan saya sebagai orang muda berbicara pada saat ini.

Kami paket termuda. Saya 36, Pak Anton 45 tahun. Kenapa kami masih muda dan pingin mengabdi meninggalkan zona nyaman di DPRD? Ada dua pendasaran. Pertama, kami Katolik 100% dan secara iman Katolik, mohon maaf kepada teman-teman beragama lain [Terdengar riuh di barisan audience], kami meyakini.

Di Kitab Yeremia pasal 1 ayat 6, Yeremia mengatakan "Ah Tuhan Allah, saya masih terlalu muda, tetapi Tuhan biarlah aku akan memberi roh kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin yang baik". Itu secara iman Katolik.

Kami dua, Lamaholot 100% dan kami meyakini itu dari versi adat, melalui ajaran lelulur Lamaholot dahulu kala, mohon maaf saya pakai bahasa Lamaholot:

"Nolo, kalo nuho tawa teti timu hau, beliwan lali warat haka, maka ama puken neti koda si lewo muren, tobo leta, nein koda muren si deket lewotana [....... ...] lodo lali guang laga, belo lu'o tubak beliwan". 

Beliwan dan ucapan ini adalah ketertinggalan pembangunan. Dan kami orang muda Lamaholot, siap ke laga untuk memberantasnya. Sekian dan terima kasih."

Bahwa kemudian isi CS dimaksud menimbulkan makna berbeda, itu menjadi milik pembaca sekalian.***francislamanepa

Read More »

17.10 | 0 komentar

Kronologi Ricuh Unjuk Rasa Anti Ahok [04/11/2016]

#ANTIAHOK

Demonstrasi 4 November berakhir ricuh dan menimbulkan kerusuhan di beberapa lokasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Ribuan demonstran masih bertahan di depan Istana Kepresidenan selepas batas waktu pukul 18.00 WIB, Jumat (04/11). Terjadi kericuhan ketika polisi ingin membubarkan massa.

Berikut kronologi terjadinya kericuhan:

Sabtu, 5 November 2016

Pukul 06.12 WIB, polisi mengamankan 15 orang yang diduga menjadi provokator kericuhan di Penjaringan, Jakarta Pusat. “Sejauh ini, sudah ada 15 orang yang diamankan Polres Jakarta Utara,” ujar Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana, Sabtu (5/11).

Jumlah orang yang diperiksa, kemungkinan bertambah, seiring dengan pengembangan penyelidikan polisi.

Pukul 03.30 WIB, para demonstran yang bertahan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, akhirnya membubarkan diri, usai bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan sejumlah anggota DPR.

Pertemuan antara wakil rakyat dengan delapan perwakilan pedemo itu berlangsung selama 1,5 jam, sejak pukul 02.00 WIB.

Pukul 02.00 WIB, aparat polisi dan TNI berhasil menertibkan suasana di sekitar Jalan Gedong Panjang dan kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Massa yang sebelumnya melempari batu ke arah aparat sudah membubarkan diri.

Pukul 01.37 WIB, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono menyatakan satu orang korban meninggal dunia saat aksi demonstrasi. 

Korban seorang pria bernama M Syachrie Oy Bcan (55 tahun), meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

“Korban meninggal dunia dikarenakan sakit asma. Tidak ditemukan luka-luka atau pun tanda kekerasan pada tubuh korban,” tutur Awi, Sabtu (5/11).

Kondisi pasca kerusuhan di Halte TransJakarta Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Pukul 00.30 WIB, sebanyak delapan orang diamankan ke Polda Metro Jaya, diduga melakukan kericuhan di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara pada demo 4 November malam.

Mereka diduga melempari barikade petugas keamanan dengan botol, kayu, dan batu. Akibatnya seorang petugas dan wartawan sebuah media online mengalami luka terkena lemparan batu. 

Pukul 00.09 WIB, Presiden Joko Widodo mengadakan konferensi pers di Istana Kepresidenan. Jokowi menyatakan ada aktor-aktor politik yang berperan membuat situasi kacau.

“Kami menyesalkan kejadian ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh dan kami lihat ditunggangi aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Jokowi pada Sabtu (5/11) dini hari.

Jokowi juga menyatakan dia meminta 3-4 kali kepada Paspampers untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Namun, Paspampres menyatakan kondisi tidak memungkinkan.

Presiden mengapresiasi aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif dan berharap masyarakat tetap tenang. Dia meminta massa kembali ke rumah dan daerah masing-masing dengan tertib dan menjanjikan aparat melanjutkan proses hukum terhadap kasus yang terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo saat mengadakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Jumat, 4 November 2016

Pukul 23.50 WIB, situasi Penjaringan, Jakarta Utara mulai kondusif. Massa berangsur-angsur mulai membubarkan diri dan massa yang melempari polisi dengan batu mulai berkurang.

Ratusan polisi bersenjata lengkap dengan tameng dan pentungan bersiaga di sekitar Halte TransJ Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara.

Pukul 23.46 WIB, polisi menyemprot air dari watercanon ke arah sebuah toko di kawasan Luar Batang, Jakarta Utara yang sempat dirusak dan dibakar massa.

Pukul 23.23 WIB, berdasarkan informasi yang terhimpun Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mendadak di Istana Kepresidenan bersama beberapa pejabat, di antaranya Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Menko Polhukam Wiranto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pukul 23.17 WIB, sekitar dua ratus petugas polisi berhadap-hadapan dengan massa anti-Ahok yang berkumpul di Pasar Ikan, kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Kedua belah pihak hanya terpisah jarak sekitar 30 meter. Perwakilan polisi mendatangi massa mengajak negosiasi.

Pukul 23.10 WIB, Ketua FPI, Rizieq Shihab tiba di Gedung DPR/MPR naik mobil komando. Dia mengajak massa salat di jalan.

Pukul 23.03 WIB, sekitar 500 orang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR. Kehadiran mereka membuat macet kawasan Jalan Gatot Subroto. Sebanyak 15 Satuan Setingkat Kompi (SSK) TNI-Polri bersiaga mengantisipasi kericuhan yang terjadi di berbagai lokasi.

Massa berkumpul di Gedung DPR/MPR. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pramana)

Pukul 22.46 WIB, Kepala Polda Metro Jaya, Irjen M. Iriawan, mengatakan kericuhan yang terjadi di beberapa lokasi mampu diatasi pihak keamanan. Dia juga menyatakan perumahan Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama dalam kondisi aman dan tak ada serangan. 

Kapolda menyatakan akan menindak tegas dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang menyebabkan kerusuhan. 

Pukul 22.30 WIB, situasi di sepanjang Jalan Gedong Panjang dan kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, sempat mencekam sekitar pukul 21.30 WIB. Ratusan aparat dari kepolisian dengan peralatan lengkap berjalan menyisir kawasan tersebut untuk menghalau dan mencegah terjadinya kericuhan lanjutan akibat demo yang berujung bentrok di depan Istana Negara.

Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana memastikan situasi di kawasan tersebut sudah aman terkendali.

Pukul 22.15 WIB, berdasarkan laporan CNN Indonesia TV, terjadi pengrusakan dua minimarket di Muara Karang, Jakarta Utara. Polisi dan TNI berdatangan mengamankan situasi dengan memblokade massa yang terus hendak menyerang. 

Pukul 22.05 WIB, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tampak merapat ke Istana Kepresidenan. Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan mengunjungi istana.

Pukul 22.03 WIB, massa pedemo mulai meninggalkan Masjid Istiqlal. Jalan Juanda, Jakarta Pusat yang sempat ditutup mulai dibuka dan kendaraan bebas melewati jalan itu. Sebagian pedemo menyatakan akan tetap berkumpul hingga hari Minggu (5/11). 

Pukul 21.55 WIB, aksi pelemparan batu oleh massa ke arah petugas penjaga di Penjaringan, Jakarta Utara. 

Pukul 21.30 WIB, beredar kabar terjadi sweeping di sekitar Jalan Gedong Panjang, Apartemen Mitra Bahari oleh massa pedemo. Informasi ini disebar dalam bentuk video oleh akun @Johanes_Chandra.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com masyarakat panik karena mendengar kabar massa bergerak menuju depan perumahan Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

Pukul 21.20 WIB, ratusan demonstrasi berdatangan ke gerbang utama DPR dengan menggunakan beberapa bus. Ratusan Brimob dan TNI menjaga gedung DPR dan menghalangi massa masuk ke gedung parlemen. 

Pukul 21.00 WIB, Menteri Koordinator Poltik, Hukum dan Keamanan Wiranto menemui sejumlah demonstran yang bertahan di depan Istana Kepresidenan. Wiranto meminta massa membubarkan diri. 

"Sudah pulang ke rumah masing-masing. Jangan-jangan (berbuat kerusuhan). Kalian masih muda, cari kerjaan saja," kata Wiranto kepada sejumlah demonstran di persimpangan Jl Medan Merdeka Utara dan Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Pukul 20.58 WIB, rombongan demonstrasi pulang dengan tertib melewati balai kota. Mereka menyapa polisi, sembari berkata: “katanya tidak mau nembak pak.”

Sementara itu sebagian massa masih tampak di Patung Kuda dan salah satu di antara mereka berseru untuk tetap di lokasi. “Saudaraku tetaplah bertahan hingga ada intruksi selanjutnya,” kata orator.

Di depan Istana Negara, demonstrasi anti Ahok berakhir ricuh. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Pukul 20.50 WIB, beberapa titik api masih tampak di beberapa tempat seperti di Jalan Merdeka Barat dan sekitar patung Kuda. Di sekitar patung Kuda tampak sekitar lima titik api yang dibuat dari tumpukan sampah. 

Pukul 20.40 WIB, susana di depan istana mulai kondusif, tak ada lagi suara tembakan gas air mata atau petasan. 

Di depan Kementerian Komunikasi dan Informasi, tampak massa berjalan kaki menuju arah patung Kuda, menjauh dari istana. 

Pukul 20.30 WIB, sebagian massa mulai tampak mundur sekitar  akibat tembakan gas air mata dan air dari water canon. 

Pukul 20.28 WIB seorang pria diduga seorang polisi terluka parah akibat dipukuli massa kemudian diamankan ke dalam Pos Pengamanan Utama di sekitar Istana Kepresidenan. 

Kapolri Jederal Pol Tito Karnavian menginstruksikan anggota Polri untuk tidak menembakkan gas air mata.

"Saya Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Saya minta anggota Polri untuk tidak mengeluarkan tembakan gas air mata," kata Kapolri dengan pengeras suara dari rumah dinas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Truk yang terbakar di Jalan Merdeka, dekat dengan Istana Kepresidenan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

Pukul 20.00 WIB, massa membakar dua truk Brimob dan apinya membumbung tinggi di depan Istana Merdeka. Polisi lalu meningkatkan keamanan, dengan menambah armada Pasukan Brimob di depan Istana.

Pukul 19.40 WIB, bentrokan antara massa pendemo dengan polisi terjadi lagi di depan Kantor Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Aksi kericuhan terus berlanjut, tampak api di sejumlah titik diduga kendaraan aparat keamanan. Polisi kian intens memberikan gas air mata agar massa membubarkan diri.

Pukul 19.10 WIB, barikade FPI tetap berbaris di depan pagar Brimob dan menyesalkan adanya aksi kisruh. 

Sekelompok massa masih bertahan di depan Istana Kepresidenan mendorong barikade polisi bertameng.

Aksi ini membuat suasana menjadi ricuh. Mereka terus menyerang polisi bertameng yang membuat barikade. Sebagian massa ada yang menendang ada juga yang memukul tameng pakai bambu.

Pasukan polisi yang diketahui dari satuan Brimob itu tetap diam dan tidak melakukan perlawanan.

Pukul 18.30 WIB sejumlah perwakilan demonstran menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kemudian menyampaikan hasil pertemuan kepada para demonstran.

Rupanya sebagian massa tidak puas dengan hasil pertemuan. Massa kemudian meneriakkan perang, jihad revolusi sembari mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat.

Massa Front Pembela Islam (FPI) membentengi massa Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dengan aparat. Terjadilah pelemparan botol air mineral dan batu bata dari massa berbendera HMI ke arah FPI.

Massa FPI meminta tenang, tapi masih ada pelemparan botol air mineral.***(CNN Indonesia)

Read More »

14.59 | 0 komentar

25.000 Suara: Pemenang Pilkada Flotim 2017

#MatematisSimple #Berdasarkan #DataPilkada2011danDPS2017

Pleno KPU Flotim Penetapan DPS Pilkada 2017 Flotim, Aula La Mennais, Weri, Larantuka, 2/11; foto: francislamanepa

Hari Rabu, 02/11, DPS Pilkada Flotim 2017 telah ditetapkan, yakni 156.698 pemilih. Dari data ini, saya berasumsi DPT akan berkisar pada angka 156.683 pemilih [Jangan tanya darimana, hanya soal memilih angka "tepat"; hehe]. Dari angka terakhir inilah ke 6 Paslon akan "berebut". 

Tapi sabar dulu. Apakah 156.683 pemilih ini akan menggunakan haknya? Tentu kita berharap demikian, apalagi Paslon dan seluruh timnya, mengingat Pilkada 2017 nanti hanya satu putaran. Unggul hanya dengan satu suarapun, gameover! Tapi jika demikian, sakitnya tu bisa bikin "stroke - sembuh - stroke" tak berhingga bagi yang hanya kalah satu suara. Oremio berara teke he....

Berdasarkan data Pilkada Flotim terakhir, 2011, dari DPT diketahui jumlah pemilih sebanyak 134.958 pemilih. Yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 25.568 pemilih [18,95%]. Sementara jumlah Suara Tidak Sah adalah 1.407 suara [01,29%]. Jadi dari DPT yang menggunakan Hak Suaranya sebanyak 109.390 pemilih.

Dengan hanya gunakan perbandingan data Pilkada Flotim 2011 [potensi tidak memilih 18,95%] dan memperhatikan hasil temuan Komunitas Pemantau Pemilu [TePI] pada Pilpres 2014 bahwa sebelum proses pemungutan suara potensi Golput sudah ada sebesar 20%, maka dari asumsi DPT Pilkada Flotim 2017 sebesar 156.683 pemilih dengan angka tidak partisipasi, kita turunkan menjadi 15% saja atau sebesar 23.502 pemilih, dapat diketahui jumlah pemilih yang berpartisipasi pada Pilkada 2017 nanti adalah 133.181 pemilih [Tak jauh beda dengan DPT 2011, yakni 134.958 pemilih. [Achhh.... Berara....].

Lantas bagaimana? Ya, mari kita kalkulasi lagi dengan asumsi angka terakhir 133.181 pemilih. Jumlah Peserta sudah pasti 6 Paslon. Coba kita bagi rata untuk keenamnya [Adilkan? Hehehe]. Maka tiap paslon akan kebagian rata-rata sebesar 21.863 suara. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi mana mungkin sedemikian gampang itu? Untuk itu, sangat penting memperhatikan Surat Suara Tidak Sah ["Terbakar" atau "Hangus"].

Mengaca lagi pada Pilkada terakhir 2011 lalu. Dari angka partisipasi sebanyak 109.390 pemilih, jumlah Suara Tidak Sah sebesar 1.407 suara atau 1,29%. Untuk 2017 nanti, kita asumsikan saja, Suara Tidak Sah hanya 1%, maka dari angka partisipatif 133.181 pemilih, kita dapati sejumlah 1.332 suara tidak sah. Oleh karena itu, untuk menangkan Pilkada 2017 Flotim, para paslon sejatinya akan bertarung merebut 131.849 suara saja dari total DPS 156.698 pemilih.

Menembak dari runutan logika kalkulus sederhana ini, untuk memenangkan Pilkada 2017, pemenangnya sudah bisa dengan hanya merebut paling minim 25.000 Suara Sah saja. Tapi ini pasti sangat sekali mendebarkan. Super labil. Potensi stroke bertubi-tubi sangat lebar, ibarat berjalan di atas sehelai rambut dibelah jadi 7, sebab terlalu mudah ditelikung bahkan sekaligus diamputasi dengan selisih sangat tipis. Ini praktek politik praktis, bukan ajang debat medsos. Hahaha..

Jadi untuk memenangkan Pilkada 2017, sangat ditentukan oleh sejauh mana kemanpuan paslon menginsafkan "Kaum Putih" supaya menjatuhkan pilihan politik mereka "hanya kepada" mengingat muatan dengan jumlah di kisaran 18% -20% itu. Angka yang hampir sama dengan jumlah angka kemenangan itu sendiri. Maka Poin Edukasi menjadi sangat penting dan prioritas selain umbar dukungan semu, termasuk menghindari menumpuknya suara tidak sah.

Selamat mengedukasi dan bertarung, para petarung! Tuhan dan Leluhur Lewotana  liko lapak saga gerihanet. ©francislamanepa

Read More »

14.37 | 0 komentar

TAK ADA KEJAHATAN YANG SEMPURNA

Dunia di Ujung Jari. Tagline ini rasanya tidak sangat vulgar atau hiperbola, ketika omong kondisi objektif kekinian. Aktual, Faktual, bahkan Fenomenal [Upssss... :P ]. Sejak [HP atau Teknologi] Android terpapar begitu manis di etalase's dan/atau menerima sentuhan mesra ujung jemari; dunia tak lagi berbatas dan/atau tidak miliki batas sama sekali [Borderless World]. [Maaf disisipi English dikit biar dapati kesan intelek. Hehe].

"Om, maaf ya kami tidak sempat mampir. Bapanya Leonel masih bertugas keluar kota. Dan di rumah hanya tinggal saya dan Leonel. Apalagi Leonel demam," pesan Murin 19 jam lalu kepada Shamon.

"Tidak apa-apa mama Leonel. Masih banyak kesempatan. Tapi bapanya Leonel belom balik ya?" Tanya Shamon.

"Rencananya memang 2 hari lalu balik, om. Sekalian bisa mampir kemarin. Tapi bapanya bilang diperpanjang 3 hari. Jadi sore nanti baru tiba."

"Tapi saya lihat sejak dua hari lalu, kemarin, dan tadi dinihari, bapa Leonel tulis status, kok?"

"Ia. Saya juga baca kok, om Shamon."

"Oh? Maksudnya mama Leonel tau apa yang saya maksud?"

"Ia. Tau. Bapa Leonel menyesal belom bisa balik. Terutama tidak bisa mampir ke rumahnya om kemarin."

"Maksud saya... Oh ia… baiklah. Tidak apa-apa mama Leonal."

Shamon keburu hentikan jarinya dan mengalihkan apa yang ia ingin katakan. Bukan. Bukan dengan cara ini, batinnya. Ia usapkan layar ponselnya ke aplikasi fb. Di sentuhnya menu pojok kanan atas. Ada gambar orang dengan tiga garis putih di samping kanannya. Shamon ingin pastikan apakah akun yang diinginkannya aktif [Online]. Ia puas. Yang dicari berindikator hijau.

"Pagi bapa Leonal. Masih di luar kota ya?"

"Pagi juga om Shamon. Ia ni masih. Tapi nanti sore sudah balik."

"Maksudnya dari dua hari lalu belom balik?"

"Ia om. Harusnya sudah balik dua hari lalu. Tapi karena belom selesai jadi diperpanjang hingga hari ini."

"Tapi, status fb bapa Leonal dua hari lalu, kemarin, dan hari ini sudah jelas tu?"

"Ia. Saya memang belom bisa balik dan mohon maaf karena tidak bisa mampir ke rumahnya om kemarin."

"Bukan itu maksud saya. Bapa Leonal benar-benar masih di luar kota?"

"Om Shamon. Kan sudah saya sampaikan beberapa kali. Bahwa saya masih di luar kota".

Shamon mulai kesal. Tidak keburu dibalasnya. Ia menuju "Dinding" nya bapa Leonel. Semua status sejak 2 hari lalu discreenshoot. Dieditnya 3 gambar itu untuk menyoroti tulisan kecil dengan lingkaran merah. Lalu:

"Maaf ya bapa Leonel. Itu 3 gambar status bapa Leonel. Dan yang saya lingkar merah itu adalah lokasi atau posisi seseorang ketika unggah statusnya".

"Bapa Leonel masih yakin kalo sejak dua hari lalu tidak ada di Larantuka?"

Bapa Leonel pucat membaca kata 'Larantuka' dalam lingkaran merah itu. Bagaimana bisa tertera demikian?

"Ah saya tidak pernah menulisnya, om. Paling itu fb ngawur. Saya masih di luar kota kok..."

"Bapa Leonel. Inilah akibatnya kalo bapa tak paham yang bapa gunakan. Hanya sekadar 'tau gunakan semata'".

"Maksudnya om Shamon apa?"

"Begini bapa Leonel. Android dan aplikasi fb sekarang itu, tiap kali kita tulis status di dinding kita, di bagian bawah nama akun, tertera dua menu: yang pertama itu settingan ‘privasi pengiriman’, dan kedua lokasi kita saat itu. Dan soal lokasi ini, sangat up to date. Yang jadi soal, mungkin karena hurufnya kecil, cenderung diabaikan dan tidak dihapus jika bermaksud sembunyikan lokasi.”

“Aduh Tuher e… Mati kita…. Anco lulo kita ni…. Jo kita mesti bua begemena ni om Shamon? Ai… bantu kita dulu se….” Sayang itu berupa tulisan. Tapi Shamon bisa bayangkan situasi dan ekspresi apa yang tengah dialami bapa Leonel saat itu. Apalagi Bahasa Larantukanya spontan tertulis.

“Tak ada kejahatan yang sempurna, bapa Leonel.”
“Ai…. Tulong kita dulu se ka om… Kita minta ampo…”
“Gampang jo. Nanti malan, inbox kita biar kita merapat.”
Hahahahahaha…..***Francis Lamanepa

Read More »

12.43 | 0 komentar

Petarung Pemenang; Butuh Strategi Tak Lazim Selain Kemampuan!

Bertarung dengan Strategi Tak Lazim [Paradoks] dan Tanpa Beban, adalah ciri Petarung Sejati dalam tiap pertarungan; apapun itu! Apalagi dalam kondisi ekstrim [Suhu, Cuaca, Kebiasaan, dan Underpressure]. Kemenangan suatu pertarungan membutuhkan strategi dan taktis yang diluar pakem; diluar kebiasaan umum.

Race MotoGP 2016 seri ke-11 sirkuit Brno Republik Ceko [21/08], saking diluar dugaan, telah memecahkan beberapa rekor baru. Cal Crutchlow [35] untuk pertama kali sepanjang sejarah MotoGP berhasil tampil sebagai juara dengan sangat impresif. Tidak hanya itu, Inggris akhiri masa paceklik juara selama 35 tahun, angka yang sama sesuai nomor pembalap tim satelit LCR Honda [RC213V] itu.

Sirkuit Brno memiliki panjang lintasan 5,4 km dan lebar 15 m dengan 6 tikungan ke kiri dan 8 tikungan ke kanan serta mempunyai trek panjang 636 m. Seri berilangsung dalam 22 lap dengan total jarak 118,9 km atau 73,9 mil.

Kemenangan Crutchlow meruntuhkan sekian banyak prediksi para pakar, praktisi, hingga sekadar penggemar fanatic MotoGP. Ia tampil dengan posisi start 10, sangat tak menjamin masuk dalam 5 besar. Ia persis berada di bawah Pedrosa [9]. Urutan pertama Marquez sementara Rossi posisi 6.

Crutchlow membakar habis mimpi Rossi, Marquez, Lorenzo, bahkan para penunggang Ducati; Ianone dan Dovisiozo. Ia sangat tak dihitung. Dianggap pelengkap. Apalagi saat mulai race, sirkuit digenangi basah. Hujan masih terjadi. Rider yang merasa pakem dalam kondisi basah, tentu mengganggap peluang emas. Terutama Rossi dan rider Ducati yang terbukti sebelumnya sangat tangguh ketika hujan.

Hampir semua rider turun dengan tipe ban soft-soft [Depan-Belakang]. Kecuali salah satunya Rossi dengan Soft-Hard. Ini terbukti ketika lap awal, hanya yang gunakan soft-soft melaju memimpin race terdepan seperti tim Ducati. Rossi malah melorot hingga urutan 15.

Sama halnya dengan Crutchlow, sempat melorot posisi 15. Tapi Crutchlow memang petarung tangguh. Tipe bannya meskipun Hard-Hard [sangat paradoks], yang memang tak berfungsi maximal dalam kondisi basah, justru menukik pelan menuju posisi 10. Rossi yang semestinya masih sedikit tertolong karena ban depannya Soft, malah keteter.

Crutchlow malah merengsek makin cepat. Dan ketika berduel dengan pembalap Ducati merebutkan urutan pertama, pembalap nomor 35 ini berhasil meliwatinya, bahkan meninggalkan jauh para rider di belakangannya. Kondisi sirkut mulai mengering. Dengan pilihan tipe bannya, Crutchlow adalah petarung cerdas dengan strategi tak lazim. Disamping itu, ia tentu saja tidak terbebani urusan menjaga jumlah point. Ia bertarung “tanpa beban”.***Francis Lamanepa

Read More »

14.09 | 0 komentar