Uskup Larantuka: Saya Larang Pastor Saya Berpolitik Praktis

Uskup Larantuka (Foto: FBC- Bonne Pukan)

Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung, Pr menegaskan, dia sama sekali tidak melarang para imamnya di wilayah Dekenat Lembata untuk berdemonstrasi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Lorens Wadu. Dia hanya mengingatkan mereka untuk tidak tercebur ke dalam dunia politik praktis.

Uskup Larantuka: Saya ingatkan imam-imam saya untuk tidak tercebur dalam politik praktis. (Foto: FBC- Bonne Pukan)

Penegasan itu disampaikan Uskup Larantuka kepada  Floresbangkit. Com di Kupang, Jumat (14/3) terkait pemberitaan media ini sebelumnya. Bahwa tiga orang pastor menolak menandatangani sebuah surat pernyataan yang intinya melarang mereka berdemo untuk menurunkan bupati Lembata, Eliazer Yenci Sunur.

Uskup yang datang ke  Kupang untuk mengikuti kegiatan dialog antara pemerintah provinsi NTT dengan para Pimpinan Lembaga Keagamaan di NTT itu mengatakan, beberapa hari lalu dia memanggil semua pastor di Dekenat Lembata wilayah kerja Keuskupan Larantuka. Namun yang datang hanya tiga pastor dari Lembata.

Dikatakannya, dia menasehati para pastor itu untuk tidak tercebur dalam masalah politik praktis. Upaya untuk menrunkan Bupati itu sudah masuk dalam rana politik praktis. Kalau demonstrasi terkait kasus kematian Lorens Wadu itu sangat baik dan terus didukungnya, tetapi ketika sudah masuk dalam demo untuk menurunkan bupati itulah yang tidak disetujuinya.

“Saya panggil mereka dan menyodorkan sejumlah pont penting yang harus mereka refleksikan tentang tugas pelayanan mereka sebagai pastor. Tidak ada surat pernyataan terkait melarang mereka untuk berdemonstrasi. Saya ingatkan mereka bahwa urusan politik praktis bukan tugas pastor, karena itu jika mereka setuju dengan sejumlah butir yang saya tawarkan itu silahkan menadatanganinya. Jadi tidak ada surat pernyaaan untuk melarang mereka berdemonstrasi,” tegas Uskup Fransiskus.

Menurutnya, dalam pertemuan itu tidak ada seorang wartawanpun, sehingga kalau ada yang menyampaikan kepada wartawan bahwa mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan seperti itu, itu urusan mereka.

“Saya ini pimpinan gereja lokal di Keuskupan Larantuka, dan para imam yang bertugas di Keuskupan Larantuka harus taat kepada saya sebagai uskup. Saya tidak ingin imam-imam saya terjun di dunia politik praktis dan mengganggu tugas pelayanan mereka,” tegas Uskup.

Ditanya, apakah benar sehari sebelumnya Bupati Lembata Yenci Sunur menemuinya di Istana Keuskupan Larantuka, Uskup dengan tegas menyatakan, tidak pernah menerima tamu dari Lembata yakni Bupati Lembata itu.

“Saya tidak pernah didatangi Bupati Lembata. Hanya wakil Bupati Lembata Viktor Mado Watun yang datang bertemu saya untuk meminta pendapat saya terkait suasana yang terjadi di Lembata akhir-akhir ini. Jadi saya tegaskan, Bupati Lembata tidak pernah datang bertemu saya di Keuskupan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kamis, 6 Maret 2014, tiga orang pastor yang bertugas di wilayah Dekenat Lembata dipanggil. Uskup Larantuka Mgr. Fransiskus Kopong Kung, ‘Pemanggilan itu berkaitan dengan gerakan akar rumput rakyat Lembata dalam perjuangan kemanusiaan pembunuhan terhadap Laurensius Wadu, salah seorang warga di Lewoleba.

Tiga imam yang dipanggil itu adalah Romo Yeremias Rongan Rianghepat, Pr, Romo Wily Ola Baga,Pr dan Pater Bartolomeus Kelen, CSSR. Mereka disodori surat pernyataan untuk ditandatangani. Surat itu antara lain berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan demonstrasi menurunkan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur karena telah memasuki wilayah politik praktis.

Namun surat pernyataan itu tidak ditandatangani ketiga pastor tersebut. Pasalnya, demonstrasi yang dilakukan para pastor dan umat di Lembata membawa pesan kemanusiaan atas tragedi pembunuhan terhadap Lorens Wadu. Demonstrasi itu mendesak aparat Polri dan Pemda Lembata pimpinan Bupati Yentji Sunur untuk mengusut kasus pembunuhan itu dan mengungkap secara jujur dan benar otak serta pelaku lapangan. (Oni/Floresbangkit.com)

Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung menegaskan, dia sama sekali tidak melarang para imamnya di wilayah Dekenat Lembata untuk berdemonstrasi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Lorens Wadu. Dia hanya mengingatkan mereka untuk tidak tercebur ke dalam dunia politik praktis.

Uskup Larantuka: Saya ingatkan imam-imam saya untuk tidak tercebur dalam politik praktis. (Foto: FBC- Bonne Pukan)

Penegasan itu disampaikan Uskup Larantuka kepada  Floresbangkit. Com di Kupang, Jumat (14/3) terkait pemberitaan media ini sebelumnya. Bahwa tiga orang pastor menolak menandatangani sebuah surat pernyataan yang intinya melarang mereka berdemo untuk menurunkan bupati Lembata, Eliazer Yenci Sunur.
Uskup yang datang ke  Kupang untuk mengikuti kegiatan dialog antara pemerintah provinsi NTT dengan para Pimpinan Lembaga Keagamaan di NTT itu mengatakan, beberapa hari lalu dia memanggil semua pastor di Dekenat Lembata wilayah kerja Keuskupan Larantuka. Namun yang datang hanya tiga pastor dari Lembata.
Dikatakannya, dia menasehati para pastor itu untuk tidak tercebur dalam masalah politik praktis. Upaya untuk menrunkan Bupati itu sudah masuk dalam rana politik praktis. Kalau demonstrasi terkait kasus kematian Lorens Wadu itu sangat baik dan terus didukungnya, tetapi ketika sudah masuk dalam demo untuk menurunkan bupati itulah yang tidak disetujuinya.
“Saya panggil mereka dan menyodorkan sejumlah pont penting yang harus mereka refleksikan tentang tugas pelayanan mereka sebagai pastor. Tidak ada surat pernyataan terkait melarang mereka untuk berdemonstrasi. Saya ingatkan mereka bahwa urusan politik praktis bukan tugas pastor, karena itu jika mereka setuju dengan sejumlah butir yang saya tawarkan itu silahkan menadatanganinya. Jadi tidak ada surat pernyaaan untuk melarang mereka berdemonstrasi,” tegas Uskup Fransiskus.
Menurutnya, dalam pertemuan itu tidak ada seorang wartawanpun, sehingga kalau ada yang menyampaikan kepada wartawan bahwa mereka dipaksa mendatangani surat pernyataan seperti itu, itu urusan mereka.
“Saya ini pimpinan gereja lokal di Keuskupan Larantuka, dan para imam yang bertugas di Keuskupan Larantuka harus taat kepada saya sebagai uskup. Saya tidak ingin imam-imam saya terjun di dunia politik praktis dan mengganggu tugas pelayanan mereka,” tegas Uskup.
Ditanya, apakah benar sehari sebelumnya Bupati Lembata Yenci Sunur menemuinya di Istana Keuskupan Larantuka, Uskup dengan tegas menyatakan, tidak pernah menerima tamu dari Lembata yakni Bupati Lembata itu.
“Saya tidak pernah didatangi Bupati Lembata. Hanya wakil Bupati Lembata Viktor Mado Watun yang datang bertemu saya untuk meminta pendapat saya terkait suasana yang terjadi di Lembata akhir-akhir ini. Jadi saya tegaskan, Bupati Lembata tidak pernah datang bertemu saya di Keuskupan,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kamis, 6 Maret 2014, tiga orang pastor yang bertugas di wilayah Dekenat Lembata dipanggil. Uskup Larantuka Mgr. Fransiskus Kopong Kung, ‘Pemanggilan itu berkaitan dengan gerakan akar rumput rakyat Lembata dalam perjuangan kemanusiaan pembunuhan terhadap Laurensius Wadu, salah seorang warga di Lewoleba.
Tiga imam yang dipanggil itu adalah Romo Yeremias Rongan Rianghepat, Pr, Romo Wily Ola Baga,Pr dan Pater Bartolomeus Kelen, CSSR. Mereka disodori surat pernyataan untuk ditandatangani. Surat itu antara lain berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan demonstrasi menurunkan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur karena telah memasuki wilayah politik praktis.
Namun surat pernyataan itu tidak ditandatangani ketiga pastor tersebut. Pasalnya, demonstrasi yang dilakukan para pastor dan umat di Lembata membawa pesan kemanusiaan atas tragedi pembunuhan terhadap Lorens Wadu. Demonstrasi itu mendesak aparat Polri dan Pemda Lembata pimpinan Bupati Yentji Sunur untuk mengusut kasus pembunuhan itu dan mengungkap secara jujur dan benar otak serta pelaku lapangan. (Oni)
- See more at: http://www.floresbangkit.com/2014/03/uskup-larantuka-saya-larang-pastor-saya-berpolitik-praktis/#sthash.bitkRBX4.dpuf